 |
| Kertas Suara Pemilu |
Kesalahan pada proses distribusi yang dilakukan penyelenggara pemilu menjadi sorotan lembaga pemantau pemilu. Salah satunya yakni masih adanya surat suara yang tertukar di sejumlah wilayah.
Menurut Jaringan Pendidikan dan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), kesalahan administrasi itu berpotensi menghilangkan hak suara pemilih.
"Kesalahan pengiriman itu problem administrasi. Tapi, kalau hal itu menyebabkan pemilih tak bisa memilih, maka itu bisa pidana, bisa penjara," kata Masykurudin Hafidz, Deputi Koordinator JPPR ditemui usai rilis Pemantauan Pemilu 2014, Rabu 9 April 2014 di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki, Jakarta.
Hafidz menambahkan, penyelenggara pemilu seluruh tingkatan tak bisa dilepaskan dari kesalahan pengiriman surat suara itu. Distribusi surat suara pasti melalui koordinasi dengan pihak penyelenggara.
"Distribusi itu melibatkan kewenangan internal. Itu aspek manajemen tak bagus dan kelalaian KPU," kata dia.
Pengunduran pemungutan suara pada wilayah yang tak bisa dimungkinkan kedatangan surat suara pada hari ini, menurut Hafidz merupakan sebuah pelanggaran. Sebab, kata dia, dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu ditegaskan pemungutan suara harus dilakukan pada hari yang sama.
Jika pun memang terdapat pengunduran pemungutan suara, dengan alasan di luar kehendak penyelenggara pemilu, Hafidz mengatakan, KPU harus menjamin semua calon pemilih yang tertunda mencoblos bisa memberikan suaranya pada hari pengganti yang ditentukan.
"Mengalihkan tanggal pencoblosan itu harus memberikan fasilitas yang sama dengan fasilitas pencoblosan," kata dia.
Ia menyebutkan, di antara fasilitas itu yakni memastikan pemilih bisa mendapatkan hari libur, surat undangan harus disampaikan sampai penyelenggara harus ada secara sigap untuk menuntaskan pencoblosan.
"Pokoknya fasilitas yang sebaik mungkin, sebagaimana orang bisa memilih pada 9 April itu," ujarnya.
Post: Viva News
Link: http://politik.news.viva.co.id/news/read/495551-banyak-surat-suara-tertukar--kpu-dianggap-lalai
