Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur diminta transparan soal kertas suara cadangan yang dipakai saat pemungutan suara Pileg, 9 April lalu. Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR) menilai, kertas suara cadangan rawan dimanfaatkan untuk kepentingan caleg atau parpol tertentu.
Selama ini, kata Koordinator JPPR Jatim Aris Fakhrudin As’ad, penyelenggara pemilu hampir tidak pernah menjelaskan, sisa kertas suara cadangan. "Semua pihak tertuju pada proses rekapitulasi suara pileg, namun tidak pernah menyinggung soal kertas suara cadangan," katanya, Sabtu (26/4/2014).
Aris juga mengkritisi pelaksanaan pileg secara umum oleh KPU yang dinilai masih "amburadul". "Indikasinya, masih banyak protes dari saksi partai saat rekapitulasi, bahkan mereka meminta coblos ulang di sejumlah TPS yang diduga terjadi pelanggaran secara masif dan terstruktur," ungkapnya.
Sementara itu, akhir proses rekapitulasi KPU Jatim di Hotel Oval, Sabtu (26/4/2014) dinihari diwarnai aksi walk out sejumlah saksi dari PDI Perjuangan. Mereka meminta ada penghitungan ulang kotak suara KPU Surabaya, yang dinilai ada indikasi penggelembungan suara.
"Akibatnya, Bilangan Pembagi Pemilih di Surabaya cukup tinggi, yang berdampak hilangnya lima jatah kursi PDI-P," kata saksi PDI-P Didik Prasetyo.
Sementara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim mendesak agar digelar pencoblosan ulang di tiga kabupaten di Jatim, yakni Bangkalan, Sampang, dan Probolinggo.
"Ada dugaan penggelembungan suara secara masif dan terstruktur melibatkan birokrat setempat. Kami curiga karena partisipasi pemilih mencapai dia atas 70 persen," kata Sekretaris PKB Jatim, Toriqul Haq.
Post: Kompas.Com
Link: http://regional.kompas.com/read/2014/04/26/1437121/JPPR.Kertas.Suara.Cadangan.Rawan.Diselewengkan?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
Tidak ada komentar: