Ruang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional Penghitungan Suara Pemilu DPR - DPD Tahun 2014 |
JAKARTA -- Proses rekapitulasi berjenjang yang sesungguhnya menjadi alat dan mekanisme kontrol terhadap proses rekapitulasi sebelum dan sesudahnya berjalan sangat lambat. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mencatat, terdapat banyak kesalahan administrasi dalam penghitungan rekapitulasi mulai di TPS, PPS, PPK, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.
Deputi Koordinator JPPR Masykurudin Hafidz mengatakan, jika terdapat kesalahan penghitungan dan rekapitulasi dan TPS (C1) maka akan terkonfirmasi kesalahan tersebut di PPS (D1). Kemudian, panitia dapat melakukan perbaikan sejak tingkat awal.
Jika terdapat kesalahan di PPS (D1), kata dia, bakal kesalahan tersebut dan diperbaiki di kecamatan (D2) dan demikian seterusnya. "Aspek perbaikan kesalahan administrasi dari proses rekapitulasi secara berjenjang ternyata tidak terjadi," kritik Masykurudin di Jakarta, Kamis (1/5).
Sebagai bukti, menurut dia, banyaknya penghitungan di tingkat nasional yang harus diulang dan dikoreksi kembali bisa dijadikan acuan. Akibatnya kesalahan administrasi tersebut terjadi di Provinsi Riau, Banten, Lampung, Jawa Barat, Bengkulu, DKI Jakarta dan Aceh.
Dia melanjutkan, dalam proses rekapitulasi yang berjenjang seharusnya setiap terjadi kesalahan pasti mendapatkan sanggahan, masukan, dan perbaikan yang disampaikan oleh lembaga pengawas. Sayangnya, baik PPL, Panwascam, Panwas kabupaten/kota, dan Bawaslu provinsi) seolah mendiamkan saja pelanggaran yang terjadi.
Yang membuat JPPR miris, lembaga pengawas juga tidak dapat menyajikan data pembanding dari hasil pengawasannya untuk membenarkan bila terjadi kesalahan. Dampaknya, lanjut dia, masifnya kesalahan administrasi itu, memunculkan kecurigaan publik.
Itu terkait anggapan kesalahan administrasi tidak hanya disebabkan kelalaian petugas KPPS, PPS, PPK dan KPU kabupaten/kota dan provinsi, tetapi sudah dilakukan secara terencana dan teratruktur. Masykurudin menuding, kesalahan rekapitulasi karena kesengajaan ini berhubungan langsung dengan kerjasama antara penyelenggara dan peserta pemilu.
Tujuannya tidak lain mencari kemenangan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Alhasil, proses rekapitulasi tingkat nasional yang dilakukan KPU berjalan sangat lamban dan dipenuhi banyak protes. "Ini karena ada indikasi kesengajaan untuk memenangkan partai dan calon tertentu," ujar Masykurudin.
Post: Republika
Link: http://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/05/01/n4votu-jppr-terjadi-kesalahan-rekapitulasi-sejak-awal
Tidak ada komentar: