Adanya Gerakan Sejuta Relawan Bawaslu dan Relawan Demokrasi KPU yang sering kita dengar akhir-akhir ini, perlu disikapi dengan proporsional dan harus tetap dikritisi.
Menurut M Afifuddin, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) semangat kedua hal tersebut sebenarnya sama-sama baik yaitu untuk melibatkan masyarakat dalam Pemilu 2014.
"Hanya saja kita perlu kritisi agar dalam aktifitas yg dilakukannya lebih substantif dan tak sekedar "bunyi-bunyi an saling bersahutan" antar penyelenggara Pemilu ini," kata Afifuddin, kepada Suara Merdeka, Minggu (6/10).
Menurut dia, pelibatan masyarakat yang lebih luas dalam Pemilu perlu lebih terukur dan sistemik, sehingga lebih bermutu dan tak hanya menghabiskan banyak biaya. JPPR menghimbau kepada KPU dan Bawaslu untuk selalu merangkul masyarakat sebanyak-banyaknya, tak tersegmentasi pada kelompok masyarakat tertentu.
"Salah satu hal yang harus dilakukan adalah dengan mengajak kekuatan masyarakat sipil dalam kegiatan tersebut. KPU dan Bawaslu harus benar-benar bisa memilah dan memilih skala prioritas program, dengan salah satunya fokus kepada tahapan Pemilu.
Karena sejatinya ada hal yang selama ini diperankan masyarakat sipil dan tak harus semuanya diperankan lembaga seperti KPU dan Bawaslu. Kita hanya khawatir KPU dan Bawaslu kehilangan fokus dan terjerembab dalam sikap saling sesumbar seakan-akan melibatkan masyarakat sipil padahal faktanya tidak," kata Afifuddin.
JPPR menyatakan bahwa Pemilu merupakan hajatan seluruh rakyat, maka penyelenggara Pemilu harus bisa mengajak sebanyak mungkin rakyat untuk terlibat dalam Pemilu 2014. Salah satu yang bisa dimulai untuk melibatkan masyarakat adalah dengan mendengar suara masyarakat, yang berupa saran dan kritik.
Post: http://www.suaramerdeka.com, 07 Oktober 2013
Repost: JPPR
Tidak ada komentar: