JPPR, JAKARTA- Banyaknya warga mengeluh belum menerima undangan pencoblosan meski telah terdaftar sebagai pemilih disesalkan banyak pihak. Salah satunya dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).
Koordinator JPPR Yusfitriadi mengatakan pihaknya menyesalkan kondisi itu. Dia menilai KPU DKI lemah dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
"Itu sudah bisa dipastikan lemahnya kinerja KPU DKI, memang ada beberapa juga relawan kami menemukan kondisi itu," ujar Yusfitriadi melalui pesan singkatnya, Selasa (10/7/2012).
Kondisi itu juga akan berakibat buruk bagi KPU DKI sendiri. Mereka yang tak menerima undangan pasti tetap akan mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS), tampa surat undangan tentu yang bersangkutan akan ditolak.
"Kalau ditolak di TPS, warga yang bersangkutan bisa menggugat dan mengadukannya ke Panwas. Karena itu pelanggaran dan penghilangan hak politik masyarakat," jelasnya.
Koordinator JPPR Yusfitriadi mengatakan pihaknya menyesalkan kondisi itu. Dia menilai KPU DKI lemah dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
"Itu sudah bisa dipastikan lemahnya kinerja KPU DKI, memang ada beberapa juga relawan kami menemukan kondisi itu," ujar Yusfitriadi melalui pesan singkatnya, Selasa (10/7/2012).
Kondisi itu juga akan berakibat buruk bagi KPU DKI sendiri. Mereka yang tak menerima undangan pasti tetap akan mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS), tampa surat undangan tentu yang bersangkutan akan ditolak.
"Kalau ditolak di TPS, warga yang bersangkutan bisa menggugat dan mengadukannya ke Panwas. Karena itu pelanggaran dan penghilangan hak politik masyarakat," jelasnya.
Sumber: Sindon News Dot COm, 10 Juli 2012
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)
Tidak ada komentar: