 |
| Workshop media center pemilu Papua (Majalah Selangkah) |
Jayapura, 23/4 – Pemilu di Papua mendapatkan ekspos secara tidak merata. Peran otoritas keamanan, bahkan lebih besar eksposnya daripada peran penyelenggara Pemilu. Ini melemahkan otoritas KPU dan Pengawas Pemilu.
Pemberitaan media massa dalam tahapan-tahapan Pemilu di Papua , menurut Victor Mambor, Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Jayapura, cenderung tanpa pemberian konteks tentang Pemilu itu sendiri, maupun tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu. Hal ini disampaikannya dalam Workshop Media Center Untuk Pemilu Papua yang diselenggarakan di Hotel Horison, Jayapura, Sabtu (22/3).
“Dalam tahapan pendaftaran pemilih misalnya, pemberitaan media massa cenderung berisi hasil wawancara tanpa pengamatan lapangan dan tanpa latarbelakang regulasi atau peraturan hukum tentang pemilih.” kata Mambor, saat menyampaikan materi tentang analisa pemberitaan Pemilu di Papua dalam workhsop tersebut.
Dalam tahapan pendaftaran Caleg pemberitaan media massa didominasi oleh pemberitaan caleg saat mendaftarkan diri secara resmi, namun tidak memberitakan proses setiap partai politik dalam menentukan calegnya. Lanjutnya, seperti juga pendaftaran pemilih, berita-berita pendaftaran kandidat dibuat tanpa latarbelakang regulasi atau peraturan hukum tentang partai politik dan caleg.
“Padahal, bicara pendidikan pemilu untuk rakyat, latar belakang ini sangat penting.” ujar Mambor.
Dalam tahapan kampanye, lanjut Mambor, pemberitaan media massa malah tidak jelas antara sebuah berita atau sebuah iklan kampanye. Malah, berita-berita media massa cenderung mengedepankan kandidat yang menjadi narasumber wawancara.
“Hal ini bisa menguatkan pandangan masyarakat bahwa berita yang dibuat adalah berita berbayar,” tambahnya.
Tentang tema berita, pilihan tema berita selalu bias antara sebuah berita atau sosialisasi (kampanye partai, kandidat tertentu). Narasumber dalam pemberitaan Pemilu masih didominasi oleh narasumber tententu.
“Porsi Parpol dan kandidat serta otoritas keamanan ternyata lebih besar dari porsi KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu. Porsi masyarakat malah sangat minim. Ini melemahkan otoritas sipil, terutama KPU sebagai penyelenggara Pemilu.” tambah Mambor.
Selain itu, lanjut Mambor, media massa lokal sepertinya tidak memiliki code of conduct dalam pemberitaan pemilu dan pemberitaan tentang pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye dan pemilu sangat minim. Kreatifitas Caleg kurang mendapatkan ekspos Pemberitaan kampanye tidak merata yang didominasi oleh caleg-caleg dan partai berkantong tebal. Hal ini mnurut Mmbor membuat sikap “politik” media massa menjadi kabur. Hal penting lainnya yang luput dari pemberitaan media massa adalah pemberitaan tentang caleg perempuan.
“Pemberitaan tentang caleg perempuan, sangat minim.” ujar Mambor.
Saat pengumuman hasil, menurut analisa pemimpin redaksi tabloidjubi.com ini, berita-berita media massa juga cenderung bersandar pada sebuah wawancara saja, terutama hasil akhir di KPU, tanpa pengamatan lapangan, terutama proses yang terjadi dari KPPS, PPS, PPD, hingga KPU Kota/Kab dan Provinsi.
Workshop dengan tema “Peran Media dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemilu Papua” ini dilaksanakan untuk menguatkan peran media lokal dalam pemberitaan Pemilu di Papua.
“Workshop ini diselenggarakan secara bersama-sama oleh Aliansi Jurnalis Independen Kota Jayapura, Komunitas Sekolah Demokrasi Papua, Perkumpulan Jubi, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR). Tujuannya untuk menguatkan media massa lokal dalam pemberitaan Pemilu.” kata Gustaf Griapon, kordinator penyelenggara Workshop. (Jubi/Sindung)
Post: TabloidJubi
Link: http://tabloidjubi.com/2014/03/23/perludem-dan-jppr-selenggarakan-workshop-pemberitaan-pemilu-untuk-penguatan-media-massa-lokal/
