 |
| Kotak Suara Pemilu |
Pemerhati pemilihan umum dari Jaringan Pendidik dan Pemilihan Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, mencibir simulasi keamanan yang dilakukan pihak Kepolisian Republik Indonesia.
Bagi Masykur, simulasi pengamanan pemilihan umum mestinya tidak hanya dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Mahkamah Konstitusi (MK). "Sebaiknya kepolisian juga melakukan simulasi pengamanan situasi di TPS dan distribusi logistik pasca-pemungutan suara," kata Masykur.
Bagi Masykur, potensi terjadinya huru-hara dalam Pemilihan Umum 2014 bisa saja terjadi. Terkait dengan hal tersebut, ia mendesak aparat keamanan untuk melakukan langkah antisipatif pengamanan pemilihan umum sekaligus memberikan rekomendasi antisipatif kepada seluruh jajaran kepolisian bagaimana strategi pengamanan pemilihan umum di daerah lainnya.
"Yang justru jauh lebih penting untuk diperhatikan dalam aspek pengamanan pemilu adalah jaminan rasa aman setiap pemilih saat menuju dan melakukan pemungutan suara dan jaminan keamanan logistik pemilu, terutama surat suara hasil pemungutan suara di TPS ketika dikirimkan ke PPS, lalu ke PPK hingga KPU kabupaten/kota," tutur Masykur. Pengamanan juga harus dilakukan seusai perhelatan pileg dan pilpres.
Simulasi ini juga untuk memetakan sejauh mana bantuan yang dibutuhkan KPU untuk mengamankan situasi tempat pemungutan suara (TPS) dan pengiriman hasil suara. "Sehingga ada jaminan hasil suara pileg tidak berubah atau sesuai dengan kondisi aslinya," kata Masykur.
Post: Asatunews
Link: http://www.asatunews.com/berita4-20386-harus-ada-jaminan-rasa-aman-bagi-pemilih.html
