JPPR, Pantau Pemilu,
Jakarta--Gagasan untuk mengedepankan transparansi rekening penyelenggara pemilu, disambut baik komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Monitoring rekening penyelenggara pemilu bentuk sikap fair dengan parpol.
"Kami membuka diri. Jangan sampai kita memberlakukan kepada partai tapi kita tidak membuka diri dan transparan. Kami sepakat dengan usul itu," kata komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta, Kamis (02/01).
Ferry mengemukakan, dalam diktum atau ketetapan Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat klausul soal rekening penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, dia tidak memiliki alasan untuk menolaknya.
"PPATK bisa melihat rekening kita termasuk di daerah. Kalau misalkan ada yang mencurigakan, masuk sejumlah dana dan sebagainya," ujarnya. Meski demikian, ia mengaku belum membahas persoalan itu secara resmi baik dengan para komisioner di daerah atau pusat.
Namun, dia menegaskan KPU tidak akan menentang permintaan publik agar penyelenggara pemilu selalu transparan termasuk dalam hal keuangan. "Saya yakin (semuanya) sepakat. Minimal saya pribadi sepakat," ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, Partai Nasdem meminta PPATK mengawasi rekening pribadi seluruh komisioner KPU se-Indonesia. Nasdem melihat persekongkolan bisa saja terjadi antara partai politik dengan para penyelenggara pemilu seperti KPU.
"Kami berharap dan meminta PPATK untuk memantau secara khusus rekening pribadi seluruh komisioner KPU dari pusat hingga daerah," ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Ferry Mursyidan Baldan.
Menurut Ferry, dugaan terjadinya persekongkolan bukan hanya terjadi antara parpol dengan para konstituen atau para donatur yang menyumbangkan dananya. Tetapi dugaan persekongkolan juga berpotensi terjadi antara parpol dengan para penyelenggara pemilu seperti KPU, termasuk juga para anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Pemasukan komisioner KPU salah satunya adalah gaji dari negara. Kalau ada dana besar masuk menjelang pemilu yang frekuensinya signifikan, tentu patut dikhawatirkan," kata Ferry.
Di lain pihak, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengingatkan pentingnya integritas penyelenggara Pemilu tahun 2014. Ada kekhawatiran pemilu berjalan tidak benar-benar mencerminkan suara rakyat semakin terlihat.
"Sebagai tahun politik, pemilihan anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden menghabiskan hampir seluruh tenaga untuk mewujudkan hasil pemilu yang demokratis dan berkualitas," kata Deputi Koordinator JPPR Masykurudin Hafidz di Jakarta, Selasa (31/12/13). (han)
