JPPR, Jakarta--Pendidikan politik di indonesia masih rendah, setidaknya itu yang diungkapkan Yusfitriadi Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). Dia melanjutkan pendidikan politik merupakan kewajiban Partai Politik,
"Saya melihat semua bertanggung jawab memberikan pendidikan politik, terutama parpol, parpollah yang kemudian mempunyai tanggung jawab mendidik masyarakat dalam konteks politik," paparnya pada diskusi Kampanye (bukan) pendidikan politik Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Minggu (01/07).
Sedangkan yang kedua adalah Penyelenggara, yakni KPU dan Bawaslu, Tp kenyataannya kalau kita melihat sekarang ini, parpol dan penyelenggara tidak mempunyai semangat memberikan pendidikan politik."
Misalnya, kampanye pemilu hanya menyuruh agar memberikan suara kepada dirinya. Sedangkan Penyelenggara hanya memberikan pengetahuan bagaimana cara mencoblos, itu adalah sosialisasi bukan pendidikan politik," katanya lagi.
Negara kita, lanjut Yus, masih lemah sistemnya untuk membagun pendidikan politik. Menurutnya pendidikan poltik tidak hanya ketika ada pemilu saja melainkan harus terus menerus. "pendidikan politik itu harus continu tidak bisa hanya ketika ada pemilu atau pilkada," imbuh Jufri.
Jufri memberikan masukkan kepada KPU dan Bawaslu salah satunya dengan medirikan Posko Pemilu. "Jadi ketika warga ingin menanyakan tentang cagubnya disitu semua ada," tutupnya.[al]
sumber: Indonesia raya news
repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)
Tidak ada komentar: