 |
| Logistik Pemilu |
JAKARTA – Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mendukung keterbukaan informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap penyediaan logistik Pemilu 2014. Meskipun, KPU juga harus berhati-hati karena sebagus apapun sistem yang dibuat oleh penyelenggara pemilu, pelaksanaannya tetap bergantung kepada penyelenggara pemilu di lapangan. “Kami mendukung dan mengapresiasi sistem informasi logistik (Silog) KPU yang mempermudah siapapun untuk melihat sejauhmana logistik pemilu nanti tepat waktu, tepat sasaran, berkualitas dan menghemat anggaran. Tapi KPU juga harus menimbang sejauhmana petugas di lapangan dapat menggunakan sistem ini dengan baik,” kata Deputi Koordinator JPPR Masykurudin Hafidz melalui siaran persnya yang diterima INDOPOS, Rabu (25/12). Menurutnya, saat ini yang terpenting adalah KPU dapat memastikan semua jajarannya dapat dengan cepat menginformasikan logistik tersebut, terkait kondisi dan kualitasnya. “Kepastian ini penting karena tidak semua KPU mempunyai pengetahuan dan pengalaman mengelola sistem informasi yang cepat. Karena itu butuh pengecekan di lapangn yang lebih valid,” ucap Masykurudin. Dia juga mengharapkan, Silog bisa mengakomodasi para pemilih yang pasti akan menggunakan hak pilihnya di tempat lain atau biasa disebut pemilih rantau. Menurut dia, selama ini belum ada jalan keluar mengenai penyediaan logistik bagi para pemilih di daerah lain dengan surat suara yang harus beda dapil. “Bagaimana sistem ini bisa mengakomodasi pemilih agar dapat menggunakan hak suaranya tanpa harus pulang ke daerah asal, misalnya untuk pemilih di rutan atau pondok pesantren. Jika iya, partisipasi bagi pemilih yang merantau atau tinggal di tempat lain akan meningkat. Nah, kalau Silog dapat mengatasinya, itu baru luar biasa,” jelasnya. Terakit peran serta TNI dan Polri dalam pengamanan distribusi logistik Pemilu 2014, bisa menjadi solusi agar antarlembaga saling mengawasi. TNI dan Polri akan saling mengawasi dengan Satpol PP, KPPS, KPU, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menurutnya, semakin banyak yang menjadi pengawas, potensi kecurangan akan semakin sulit dilakukan. “Artinya, dalam konteks distribusi, semakin memperbanyak pihak yang memang sudah bertanggung jawab agar saling menjaga. Apabila ada kecurangan satu pihak, pihak lain dapat dan saling mengawasi,” paparnya. Sebagaimana diketahui, Pelibatan TNI dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 sebelumnya sempat ditolak berbagai kalangan. Saat itu, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang diajak bekerja sama untuk mengamankan hasil pemilihan suara harus batal karena desakan dari berbagai pihak. (dms)
Post: Indopost, 26 Desember 2013
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)
Tidak ada komentar: