Jakarta - Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Affifudin mengatakan, anggaran fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), stiker, dan logistik lainnya selama pemutakhiran data pemilih, selama ini tidak tersedia.
Menurut Afif, hal itu sangat mengganggu proses tahapan yang berjalan.
"Masalahnya apakah ini ada persoalan "boikot" yang dilakukan pihak tertentu demi suksesnya Pemilu, atau memang KPU tidak jeli dalam merumuskan anggaran prioritas? Memang secara teknis, perubahan anggaran sangat susah, tetapi kalau jeli, kan gejala telatnya anggaran bisa segera dicarikan solusinya," tuturnya di Jakarta, Selasa (3/9).
Afifuddin melanjutkan, dalam situasi extraordinary ini, seharusnya KPU bisa menggunakan dana yang ada terlebih dulu. Hanya saja teknis-teknis ini, lanjut dia, jangan sampai menyalahi prosedurnya.
"Agak aneh kalau sekelas KPU masalah yang mengemuka soal anggaran. Di semua instansi kanjuga ada masalah begini, tapi tidak semuanya mengemuka. Mengatur Pemilu ini sejatinya mengurus administrasi yang baik, kalau secara administrasi KPU sudah tak bisa menyelesaikan, ya akan repot ke depannya," ucapnya.
Ditambahkan, kalau mestinya lima hari sudah diproses, begitu sebulan tidak ada ada kelanjutan, KPU harus ambil langkah-langkah darurat.
Tidak ada komentar: