Koalisi Amankan Pemilu, Rabu, membuka posko pemilu untuk menampung masukan masyarakat terkait dengan daftar calon sementara (DCS) anggota DPR, DPD, dan DPRD yang telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Koalisi Amankan Pemilu merupakan gabungan dari sejumlah LSM pegiat pemilu, antara lain, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), dan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).

"Kami dari menginisiasi Posko Pengaduan Pemilu 2014 guna memberikan fasilitas bagi masyarakat dalam menyampaikan masukan mereka terhadap calon anggota legislatif," kata Koordinator JPPR Muhammad Afifudin di Jakarta, Rabu.

Masyarakat dapat menyampaikan saran dan kritik terhadap seluruh caleg, baik di DPRD, DPD, maupun DPR, melalui surat elektronik (koalisi.amankan.pemilu2014@gmail.com), Twitter (@pospemilu), Facebook (poskopengaduanpemilu), serta telepon atau pesan singkat ke nomor 081213147833.

"Kami menunggu masukan dari masyarakat paling lambat Minggu, 24 Juni, untuk kemudian diolah secara komprehensif," kata Sunanto dari JPPR.

KPU telah mengumumkan DCS ke publik melalui website masing-masing kantor KPU agar masyarakat yang mengetahui ada kekurangan di caleg tertentu dapat melaporkannya.

Hasil masukan yang diterima Posko Koalisi Amankan Pemilu nantinya akan diserahkan juga ke KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami berharap dan mendorong lembaga penyelenggara pemilu mampu memvalidasi temuan-temuan itu," tambahnya.

Seluruh jaringan LSM yang tergabung di Koalisi tersebut juga diimbau untuk menindaklanjuti temuan-temuan laporan terhadap caleg DPRD untuk kemudian diolah secara koordinatif dengan pusat.

"Masing-masing LSM ini punya jaringan di daerah, sehingga kami ingin mendorong masukan dari rekan-rekan terkait catatan para caleg itu," kata Veri Junaidi dari Perludem.

Masukan publik tersebut diperlukan untuk memberikan penilaian terhadap para calon wakil rakyat terkait dengan dokumen ijazah, kesehatan, dan persyaratan lain. (*/jno)

Post: Antara, 19 Juni 2013

Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2014. KPU berdasarkan perintah undang-undang memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan masukan terhadap DCS tersebut, mulai 14-27 Juni 2013.

Adapun masukan masyarakat yang diperlukan seperti validitas syarat administrasi calon anggota DPR, DPD, DPRD yang tercantum dalam DCS, Integritas calon anggota DPR, DPD dan DPRD. Kemudian, pemenuhan keterwakilan 30 persen perempuan di setiap daerah pemilihan serta informasi lainnya terkait calon anggota legislatif.

"Dalam rangka menampung masukan masyarakat tersebut, kami dari Koalisi Amankan Pemilu 2014 menginisiasi posko pengaduan pemilu yang antara lain sebagai wadah untuk memfasilitasi masyarakat dalam memberikan masukan terhadap calon anggota legislatif," ujar Perwakilan Koalisi Amankan Pemilu 2014, Masykurudin Hafidz di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2013).

Menurut Hafidz yang juga sebagai Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) ini, Posko ini tidak hanya mengumpulkan informasi dari masyarakat, namun juga mengelola masukan tersebut untuk disampaikan kepada KPU dan ke Bawaslu.

"Posko pengaduan pemilu menunggu masukan dari masyarakat sampai paling lambat hari Minggu 24 Juni 2013 untuk kemudian diolah menjadi masukan yang komprehensif dari masyarakat,"katanya.

Masukan tersebut dapat disampaikan melalui email: koalisi.amankan.pemilu2014@gmail.com atau Twitter di @pospemilu. Kemudian di jejaring Facebook : poskopengaduanpemilu atau Telepon dan sms di +6281213147833.

Mereka yang tergabung dalam koalisi amankan Pemilu 2014 ini diantaranya Perludem, IPC, KIPP, KIPP Jakarta, Formappi, JPPR, Yappika, PPUA Penca, Puskapol UI, Demos, ICW, PSHK, GPSP, Indonesia Budget Center (IBC), Soegeng Sarjadi Syndicate, KRHN, Seknas Fitra, Transparansi Internasional Indonesia.

Post: Sindonews, 19 Juni 2013

Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)